Disinyalir Marak PSK, Sat Pol PP Rohul Gencarkan Patroli

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Tim Penegak Peraturan Daerah (Perda), dibentuk untuk merespon cepat laporan masyarakat, ditindaklajuti sesuai ketentuan  berlaku. Jum’at, 24 Juni 2022.

Ridharmanto SIP Kasat Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Rokan Hulu,  melalui Makmur Pasaribu Kabag Ops dan Pengamanan, Kepada Sejumlah Wartawan mengatakan, Pihaknya akan merespon secara real time laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

]”Jadi ketika ada laporan masuk berupa pelanggaran akan segera dilakukan penindakan. Tim kami akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan adanya praktek prostitusi di sekitaran Pasar Senin, mulai hari ini Satpol PP akan menertibkannya dan terimakasih atas kerjasamanya” Tulisnya Via Aplikasi WhatsAppnya, Jum’at (24/6/2022) Siang.

Dia juga menyampaikan siap melayani seluruh pengaduan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Serta pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Rokan Hulu, Dirinya pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan menyampaikan informasi, Dengan begitu, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Rokan Hulu dapat terus kondusif.

“Perlu peran serta dari pihak Kecamatan, PemDes dan Masyarakat setempat, agar pelanggaran yang terjadi bisa segera ditindaklanjuti”Pungkasnya.

Dikarenakan  senter publikasi di sejumlah media Online maupun cetak “Lokasi Pasar Senin di Rohul Jadi ‘pangkalan PSK dan tempat Prostitusi terselubung. Menindaklanjuti keresahan warga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Rohul melalui Sekretaris Denis Hendri. SP membentuk Tim. Selaku koordinator dipimpin langsung oleh Kasi Trantibum dan Pengamanan Ade Saputra Zal S.AP Bersama anggota yakni, Kris Azhari, Arwandi, Robbi Hidayat, Ahmad Saukan, Roni Saputra Arfan Kurniawan, Suhendri, Elya Rosa, Umi Helpi dan Surya Putra BM.

“Dalam giat tersebut intinya Team melakukan patroli dan bertemu langsung dengan pelaku usaha disana, ya kita berikan arahan dan pemahaman, terakhir kita minta untuk membuat pernyataan bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus tunduk dan patuh kepada peraturan daerah, dengan membubuhkan tanda tangan dan di dokumentasikan. Kedepan pernyataan inilah yang akan menjadi dasar kita dalam melakukan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dimaksud nantinya.” Katanya.(Hendrik/Alfian Top)

Leave a Reply

Your email address will not be published.